Bersiap! Golongan Desil 10 Resmi Dilarang Beli BBM Subsidi Mulai Tahun Ini

Posisi.net - Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah tegas terkait penyaluran subsidi energi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi masyarakat yang masuk desil 10. Kebijakan pembatasan BBM ini mulai diberlakukan pada tahun ini. Lalu, apa sebenarnya alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya terhadap postur anggaran negara?

Bukan Pengetatan Anggaran, Melainkan Demi Ketepatan Sasaran

Banyak pihak yang mungkin mengira bahwa kebijakan ini merupakan bentuk pengetatan dari pemerintah. Namun, Purbaya mengatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan bukan dengan memperketat subsidi secara keseluruhan. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Nggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR pada hari Kamis (20/8/2026).

Potensi Penghematan Anggaran Negara Hingga 10 Persen

Pencabutan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat kelas atas tentunya membawa angin segar bagi efisiensi keuangan negara. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran subsidi sekitar 10%.

Saat ditanya mengenai potensi pasti dari penghematan anggaran akibat pembatasan tersebut, Purbaya menyebut pemerintah masih melakukan penghitungan. Meskipun demikian, estimasi awal penghematannya berada di kisaran sepersepuluh.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluh-nya kalau nggak salah," katanya.

Strategi Jangka Panjang: Pemangkasan Kuota Besar-besaran di 2027

Rencana penertiban subsidi ini rupanya merupakan bagian dari cetak biru (blueprint) ketahanan energi yang lebih besar. Sebelumnya, Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.

Aturan pembatasan tersebut berpotensi berlanjut pada tahun depan. Hal ini dibuktikan dengan langkah pemerintah yang juga memangkas kuota BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Berikut adalah rincian drastisnya pemangkasan kuota tersebut:

• Pemerintah menetapkan kuota BBM tertentu bersubsidi pada 2027 sebesar 20,09 juta kiloliter (KL).

• Angka tersebut turun 58,5% dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta KL.

• Pemangkasan kuota tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi sekaligus mengendalikan belanja subsidi energi.

Kesimpulan

Langkah tegas pemerintah dalam melarang masyarakat golongan desil 10 untuk membeli BBM bersubsidi merupakan strategi krusial untuk menyelamatkan APBN dan memastikan hak subsidi jatuh kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan. Pengurangan kuota BBM subsidi secara tajam hingga 58,5% pada RAPBN 2027 menjadi bukti komitmen serius pemerintah dalam mereformasi dan menata ulang sistem belanja energi nasional agar lebih efisien. Sebagai warga negara yang bijak, mari kita dukung program distribusi energi yang adil ini dengan menggunakan BBM non-subsidi jika Anda merasa mampu, atau mulai beralih menggunakan transportasi umum ramah lingkungan. Jangan lupa, bagikan artikel ini ke grup WhatsApp keluarga dan rekan kerja Anda agar mereka semua bersiap menghadapi kebijakan baru ini!